Upaya jaga keuangan negara menjadi sorotan utama DPR RI di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi tantangan geopolitis dan geokonomi yang semakin kompleks.
Menurut Puan, potensi risiko yang dapat mengganggu ketahanan fiskal harus diantisipasi sejak dini. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan otoritas keuangan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
“Koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan harus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian yang kondusif. Belanja negara juga harus lebih efektif dan efisien,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).
Perkuat Koordinasi untuk Jaga Keuangan Negara
Puan menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah guna menciptakan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Hal ini dinilai krusial untuk mempertahankan daya tahan ekonomi dan menjamin kesinambungan pembangunan.
Dorong Investasi dengan Iklim yang Ramah Investor
Selain itu, Puan mendesak pemerintah agar lebih agresif dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan investasi harus berpihak pada kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
“Upaya menarik investasi memerlukan iklim kerja yang ramah terhadap investor, kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi, serta stabilitas politik yang kuat,” jelasnya.
DPR Siap Awasi Pengelolaan Keuangan Negara
DPR RI, kata Puan, akan terus mencermati dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mitra kerja untuk memastikan keuangan negara tetap aman dan terkelola dengan baik.
“DPR RI dan pemerintah harus responsif terhadap berbagai persoalan rakyat. Pemerintah memiliki regulasi, ASN, anggaran, dan program kerja yang perlu dikawal agar tepat sasaran dan bermanfaat,” tegasnya.
Sebagai fungsi pengawasan, DPR RI memastikan seluruh kinerja pemerintahan—baik regulasi, birokrasi, kelembagaan, hingga anggaran—dilakukan secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dukungan kebijakan fiskal yang kuat juga menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keuangan negara. Pemerintah diharapkan tidak hanya memperketat pengeluaran, tetapi juga mengoptimalkan penerimaan negara melalui berbagai reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem fiskal.
Dalam situasi global yang tidak menentu, seperti fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar, penguatan sektor riil dan UMKM menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. DPR mendorong pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor produktif dan menumbuhkan wirausaha lokal.
Lebih lanjut, DPR mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan anggaran yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan sinyal positif kepada investor dalam dan luar negeri.
Puan Maharani juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, serta dukungan dari sektor swasta.
Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah pun tak kalah penting. Pemerataan pembangunan dan penguatan fiskal daerah menjadi bagian integral dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.
