Penanganan banjir di Surabaya menjadi prioritas utama bagi pemerintah kota. Anggaran yang dibutuhkan untuk menangani banjir diperkirakan mencapai Rp 9,8 triliun. Ini menjadi tantangan besar bagi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang mempertanyakan durasi dan alokasi anggaran untuk proyek ini.
Wali Kota Eri Cahyadi Pertanyakan Waktu Penanganan Banjir Surabaya
Menurut Eri Cahyadi, pertanyaan besar yang muncul adalah mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah banjir dengan anggaran sebesar itu. Penanganan bencana ini membutuhkan keputusan bijak terkait alokasi waktu, apakah akan diselesaikan dalam satu tahun atau lima tahun.
“Butuh Rp 9,8 triliun. Mau berapa lama? Setahun atau lima tahun? Kalau setahun kita larikan anggaran ke sana, maka program lain akan terpengaruh,” ujar Eri pada Selasa (4/3/2025).
Anggaran Penanganan Banjir Surabaya dan Konsekuensinya
Jika anggaran tersebut digunakan dalam waktu singkat, program-program lain akan terpaksa dipangkas. Eri menambahkan, penggunaan anggaran untuk penanganan bencana alam ini akan mengorbankan program-program sosial lainnya.
“Jika kita menggunakan anggaran itu selama setahun, maka semua anggaran akan dialihkan ke sana. Program seperti sekolah gratis atau layanan kesehatan akan hilang. Apakah warga Surabaya siap kehilangan layanan tersebut?” tambah Eri.
Diskusi dengan DPRD Surabaya tentang Waktu Penanganan Banjir
Eri pun berencana mendiskusikan alokasi anggaran ini dengan DPRD Surabaya untuk menentukan rentang waktu yang realistis dalam menyelesaikan masalah banjir. Apakah penanganan ini akan dilakukan dalam waktu lima tahun atau sepuluh tahun ke depan?
Solusi Alternatif: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pinjaman Bank
Sebagai solusi, Eri mengungkapkan bahwa salah satu alternatif untuk membiayai penanganan banjir adalah dengan menggunakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau memanfaatkan pinjaman bank.
Meski Surabaya memiliki fiskal yang cukup kuat, namun bantuan dari pemerintah pusat sangat terbatas. Oleh karena itu, Eri melihat bahwa investasi dan kolaborasi dengan pihak swasta melalui KPBU adalah langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah banjir dengan anggaran yang terbatas.
“Surabaya memang dianggap memiliki fiskal yang kuat, namun bantuan dari pemerintah pusat terbatas. Maka kita harus berpikir kreatif untuk mencari solusi melalui KPBU atau pinjaman bank,” ujar Eri.
Leave feedback about this