Efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak langsung terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang mengelola Bandara Kertajati di Majalengka. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BIJB rutin menerima suntikan dana penyertaan modal setiap tahun. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi
Kemenkeu Tekan Pengadaan Baru Demi Efisiensi APBN Penundaan belanja K/L menjadi fokus utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya mengefisienkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Melalui surat resmi, Kemenkeu meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) menunda sementara proses pengadaan barang dan jasa untuk belanja barang dan belanja modal. Arahan Tertulis untuk Penundaan Belanja
Upaya jaga keuangan negara menjadi sorotan utama DPR RI di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi tantangan geopolitis dan geokonomi yang semakin kompleks. Menurut Puan, potensi risiko yang dapat mengganggu ketahanan fiskal harus diantisipasi sejak dini. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat
Ilustrasi anak bermain media sosial. Foto: Getty Images/AlexanderFord Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pihaknya tengah membahas rencana hukum saluran media biasa (medsos) buat anak bareng Kepala Negara Prabowo. “Dibahas (dalam konferensi dengan Prabowo). Ya nanti ya, tapi tadi salah satu membahas ihwal bagaimana kami melindungi bawah umur kita di ranah
Menko PMK Pratikno (Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden) Medan – Pemerintah telah pastikan terkait acara sekolah yang diliburkan selama Ramadan. Keputusan itu nantinya mulai disampaikan lewat surat edaran (SE). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan SE tersebut disiapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bareng Menteri Agama Nasaruddin
Foto: KemenPAN-RB Jakarta – Kementerian Eksploitasi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bareng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong komitmen para pimpinan tempat dalam solusi tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Langkah kerja sama pemerintah sentra ini ditangani dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20/2023 wacana ASN. Selain dengan Kemendagri, KemenPAN-RB juga
Presiden Prabowo Subianto menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta di pengujung 2024. (Isal M/) Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, di pengujung 2024. Ada apa? Pantauan , Selasa (31/12/2024), Prabowo datang pukul 15.51 WIB. Prabowo pribadi menuju Aula Mezzanine Djuanda 1 Kementerian Keuangan. Ada layar besar yang berada di luar Aula Mezzanine.
Foto: dok. Nusron Wahid Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menganggap Kiai Haji (KH) Raden Asnawi pantas mendapat gelar jagoan nasional. Menurutnya sosok ulama kharismatik yang juga pendiri dan pencetus Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal Kudus tersebut punya andil besar dalam usaha pada pembelaan terhadap keadilan dan kemanusiaan,
Foto: Ilustrasi pajak. (dok. Getty Images/Khanchit Khirisutchalual) Jakarta – Sejumlah partai koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kritikan pertama datang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dewan perwakilan rakyat RI. Wakil Ketua Fraksi Gerindra dewan perwakilan rakyat RI, Andre
Foto gambaran peningkatan PPN (Shutterstock) Jakarta – Muncul petisi meminta pemerintah secepatnya membatalkan kenaikan PPN. Petisi ini telah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih. Dilihat , Kamis (19/12/2024), petisi ini dimulai oleh akun atas nama ‘Bareng Warga’. Petisi yg diberi judul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ itu dimulai sejak 19 November 2024. Pukul 09.16 WIB