Optimalisasi Bumdes, Bamsoet Minta Pemerintah Bagi Big Data Potensi Desa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah menghasilkan big data potensi desa. Menurutnya, hal ini perlu dijalankan demi pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa selaku sumber daya ekonomi.

Imbauan itu selaras dengan pesan Proklamator Indonesia, Bung Hatta, yang menyatakan Indonesia tak akan bercahaya sebab obor besar di Jakarta, namun mulai bercahaya sebab lilin-lilin di desa.

“Untuk mengembangkan desa, pemerintah sudah menjalankan lewat dana desa yang jumlahnya meraih Rp 71 triliun. Para kepala desa dapat memanfaatkannya bagi berbagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).

Ia menjabarkan jumlah BUMDes terus bertambah tiap tahunnya. Dari 50.199 unit pada 2019, menjadi 51.134 unit pada 2020, kemudian 57.288 unit pada 2021, dan 60.417 unit pada 2022.

“Keberadaan BUMDes mampu mengurus perekonomian desa di seluruh Tanah Air sampai meraih total Rp 3,06 triliun setiap tahun,” tambahnya.

Dalam FGD mengenai BUMDes dari Brain Society Center (BS Center) di Jakarta, Bamsoet mengungkapkan masih ada banyak sekali tantangan pada kenaikan jumlah BUMDes yang penyebabnya mesti ditanggulangi.

Pada tahun 2019 lalu, setidaknya terdapat 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi namun belum menunjukkan donasi pada pendapatan desa. Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 12.040 BUMDes yang tak aktif.

“Misalnya, BUMDes tidak berpijak pada kekuatan livelihood warga desa. Terjadi disorientasi kebijakan BUMDes dan kepemimpinan desa yang tidak visioner, BUMDes tak menghasilkan desa menjadi berdaya balasannya laju pembangunan pertanian dan desa melambat, BUMDes tidak disokong penyusunan rencana bisnis berbasis data presisi, BUMDes tak bisa merubah mindset generasi muda, dan rendahnya sumber daya insan di pedesaan,” jelasnya.

Ia menyertakan banyak sekali paradoks juga masih terjadi dalam pembangunan pedesaan. Misalnya, potensi desa selaku penyedia pangan yang belum dimaksimalkan ditandai dengan masih besarnya impor pangan.

Pada tahun 2024, impor pangan diperkirakan meraih 12.437.218 ton. Jumlah ini berisikan impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Data yang yang lain menyebutkan pada tahun 2013, impor pangan diprediksi US$ 10 miliar sedangkan di tahun 2023 nilainya meraih US$18.76 miliar atau lebih dari Rp 300 triliun.

“Tidak heran apabila desa dengan basis metode ekonomi rumah tangganya yang meraih 73 persen lebih berada di sektor pertanian, masih identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan. Sehingga tak ada bawah umur muda yang akan menjadi petani. Menyebabkan 61,8 persen petani di desa berusia di atas 45 tahun, dan cuma 12.2 persen yg berusia di bawah 35 tahun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, FGD ini didatangi oleh Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawaty, Ketua Dewan Pakar BS Center Prof. Didin S. Damanhuri, Sekjen BS Center Dhifla Wiyani, Dewan Ahli BS Center Ana Mustamin dan Auhadillah Azizi, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf, Dekan FH UGJ Cirebon Prof. Endang Sutrisno, Peneliti BRIN Ifah Munifah, Ketua BUMDes Cisantana Agus Susanto, Ketua BUMDes Niagara Neneng Santiasi, dan Peneliti BUMDes pada IRE Sukasmanto.

Simak juga Video ‘Wapres Minta Perusahaan yang Beroperasi di Desa Ikut Libatkan BumDes’:

[Gambas:Video 20detik]

bamsoetmprbumdesHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi referensi di siniSelengkapnya