Legislator Nasdem Minta Pemerintah Secepatnya Menentukan Ump, Harap Naik 5%

Anggota Komisi IX dewan perwakilan rakyat Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mendorong pemerintah secepatnya menentukan upah minimum provinsi (UMP). Dia berharap pemerintah sanggup menyepakati peningkatan UMP sesuai hasrat pekerja dan pengusaha.

“Menetapkan UMP tahun ini memang tak mudah, di mana ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja, demikian pula dengan Indonesia. Banyaknya perusahaan yang melarat yg kemudian membuat terjadinya PHK massal, utamanya di sektor tekstil menghasilkan pemerintah tidak berani teledor dalam menyeleksi besaran peningkatan UMP,” ujar Irma memulai tanggapannya, Selasa (26/11/2024).

Irma mengaku mengerti permasalahan peningkatan UMP perlu memikirkan antara pihak pebisnis dan pekerja. Kemenaker, kata dia, perlu waspada dalam menentukan UMP dan memperhatikan kedua belah pihak.

“Bak makan buah simalakama, antara ingin mengembangkan kemakmuran pekerja dan memikirkan kesanggupan perusahaan biar tidak lebih banyak lagi yg tutup sebab tidak dapat mengeluarkan duit peningkatan upah yg dituntut pekerja antara 10-20 persen maka pemerintah lewat Kemenaker mesti waspada dalam menentukan UMP dan berapa persen kenaikannya,” ujarnya.

Irma menganggap pemerintah sanggup menyepakati peningkatan UMP sekitar 4-5 persen. Dia berharap UMP itu sanggup secepatnya disetujui pemerintah.

“Saya berharap pemerintah menyepakati peningkatan UMP yg win-win antara pekerja dan perusahaan. Feeling aku yang moderat bisa disetujui pemerintah di angka 4-5 persen. Semoga permulaan bulan Desember kepastian UMP telah bisa ditetapkan,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan kemajuan penyusunan UMP terhadap Presiden Prabowo Subianto. Yassierli memperoleh instruksi dari Prabowo terkait hal tersebut, namun belum mampu diungkap.

“Jadi, tadi sesungguhnya banyak diskusi dengan Pak Kepala Negara. Saya menyodorkan salah satunya itu yakni terkait dengan progress kita dalam penyusunan UMP dan kemudian kalian menyimak instruksi dari beliau. Hasilnya belum dapat aku omongkan, jadi kami masih mesti merumuskan, sebab banyak pertimbangan yg kemudian kita mesti perhatikan,” kata Yassierli terhadap wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Yassierli menargetkan Permen terkait UMP akan keluar pada simpulan November atau paling lambat permulaan Desember 2024.

“Tunggu aja, saya punya target simpulan bulan ini. Ya paling lambat permulaan bulan depan ya. Semoga simpulan bulan ini peraturan menterinya mampu keluar. Tentu tadi ya, sesudah kami menyimak instruksi dari Pak Presiden,” ucapnya.

Simak Video: Menanti Solusi PHK dan Tuntutan Upah Buruh

[Gambas:Video 20detik]

upah minimum provinsiump 2025nasdemmenaker yassierliprabowo subiantoHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi rujukan di siniSelengkapnya