Jakarta –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secepatnya mempersiapkan simulasi perkiraan bagi pergeseran proporsi kredit pemilikan rumah dengan sketsa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Komposisi budget dari takaran APBN dan perbankan yang semula 75:25 diperlukan sanggup diubah menjadi 50:50.
Hal ini diperlukan sanggup menjadi langkah pengurangan dan tak menambah beban APBN, serta sanggup memperbesar takaran penyaluran KPR FLPP. Dengan pergeseran proporsi tersebut, diperlukan sanggup memajukan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.
“BP Tapera bareng BTN secepatnya mempersiapkan simulasi kenaikan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari sasaran 220.000 unit menjadi bagi 320.000 unit dengan alokasi APBN yg serupa tanpa ada penambahan budget yaitu sebesar Rp 28,2 triliun,” kata Ara dikutip dari informasi tertulis, Kamis (9/1/2025).
Pesan tersebut diungkapkan Ara dalam meeting penyiapan legalitas pergeseran proporsi KPR FLPP di 2025 bareng Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (8/1).
Ia ingin bertambah banyak orang sanggup menerima rumah bersubsidi. Setelah meninjau beberapa kawasan dan titik perumahan bersubsidi dan berjumpa pribadi dengan pelanggan dan bank penyalur FLPP, ia menganggap jadwal tersebut sungguh diminati.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera dikala ini tengah mengerjakan kerja sama intens dengan dunia perbankan terkait rencana pergeseran proporsi KPR FLPP. Perubahan tersebut berencana agar dana APBN yang dikontrol sanggup lebih efisien dengan output yang mempergunakan FLPP lebih banyak.
“Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, pergeseran metode perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan manajemen yg bagus juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas pergeseran sketsa FLPP tersebut,” kata Heru.
Di segi yang lain, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana pergeseran proporsi KPR FLPP tersebut. Ia menganggap rencana tersebut sungguh manis sebab sanggup memperbesar kuota subsidi tanpa memperbesar alokasi APBN.
Menurutnya, pergeseran proporsi KPR FLPP mesti menimbang-nimbang faktor keberlanjutan dan faedah optimal untuk penduduk berpenghasilan rendah (MBR).
“Tinjauan dan audit oleh BPKP akan mengerjakan review kepada anjuran pergeseran sketsa pembiayaan FLPP bagi menjamin akuntabilitas dan manajemen yang baik,” tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti yang lain? detikProperti sanggup bantu jawabin. Pertanyaan sanggup berhubungan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya mudah. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April
Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April
flppkpr bersubsidikpr subsidikprrumahbeli rumahkuota flppmaruarar siraitbp tapera
Leave feedback about this