Perlindungan anak medsos di Indonesia menjadi agenda penting dengan langkah nyata yang diambil oleh Presiden Prabowo dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS diterbitkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya media sosial yang semakin mengancam. Kebijakan ini menjadi langkah signifikan dalam mengurangi risiko paparan konten berbahaya bagi anak di dunia digital.
Melalui PP TUNAS, Indonesia sejajar dengan negara-negara maju seperti Prancis, Tiongkok, hingga Belanda, yang telah lebih dahulu membatasi akses anak-anak di bawah umur terhadap media sosial.
PP TUNAS secara tegas:
-
Melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 13 tahun.
-
Mensyaratkan izin orang tua untuk anak usia 13–15 tahun.
-
Melarang komersialisasi dan profiling anak.
-
Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi platform digital.
Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bentuk konkret perlindungan anak dari bahaya media sosial yang lebih luas. Dalam masa tumbuh kembang, anak-anak rentan terhadap adiksi digital, tekanan sosial online, cyberbullying, dan paparan konten negatif. Maka, menjaga ruang digital tetap aman bagi anak bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara.
Larangan Gawai di Sekolah: Langkah Lanjut Perlindungan Anak Medsos
Meski PP TUNAS telah diterapkan, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan anak medsos terus berkembang. Salah satunya adalah larangan penggunaan gawai di sekolah. Negara-negara seperti Prancis, Tiongkok, Belanda, dan Australia telah membuktikan bahwa pelarangan ini dapat:
-
Meningkatkan konsentrasi belajar.
-
Memperkuat interaksi sosial antar siswa.
-
Menurunkan tingkat kecemasan siswa.
Indonesia juga sudah mulai bergerak dengan program MBG, Sekolah Rakyat, dan kebijakan pro-anak lainnya. Dengan demikian, dalam hal pembatasan gawai di lingkungan pendidikan, Indonesia tidak boleh tertinggal.
Ujian Literasi Digital: Filter Akses Medsos bagi Anak
Di tengah banjir informasi dan disinformasi, perlindungan anak medsos membutuhkan filter yang lebih kuat. Ujian literasi digital harus diterapkan, khususnya untuk kemampuan anak mendeteksi disinformasi dan memahami risiko media sosial. Setiap anak harus memiliki pemahaman yang cukup sebelum mengakses media sosial.
Layaknya SIM untuk mengemudi, akses ke media sosial yang penuh risiko harus dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki kecakapan kritis terhadap algoritma, hoaks, dan etika digital.
Langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk memastikan media sosial digunakan dengan bijak. Dengan pendekatan yang tepat, media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, pengembangan diri, dan partisipasi publik yang sehat.
Penutup: Tanggung Jawab Kolektif Lindungi Anak dari Medsos
Pemerintah Indonesia sudah memulai langkah yang baik melalui PP TUNAS untuk melindungi anak dari bahaya media sosial. Kini saatnya memperluas perlindungan ini lewat pelarangan gawai di sekolah dan penerapan ujian literasi digital sebagai filter akses.
Anak-anak adalah aset masa depan. Negara bertugas menciptakan lingkungan—baik digital maupun faktual—yang mendukung potensi terbaik mereka.
Leave feedback about this