Petisi Minta Pemerintah Batalkan Ppn 12% Diteken 95 Ribu Orang

Muncul petisi meminta pemerintah secepatnya membatalkan kenaikan PPN. Petisi ini telah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih.

Dilihat , Kamis (19/12/2024), petisi ini dimulai oleh akun atas nama ‘Bareng Warga’. Petisi yg diberi judul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ itu dimulai sejak 19 November 2024.

Pukul 09.16 WIB petisi ini telah ditandatangani 95.284 orang. Petisi ini mempetisi Kepala Negara Republik Indonesia.

Bareng Warga mengatakan petisi ini dibentuk alasannya merupakan adanya peningkatan pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menurutnya, peningkatan ini menghasilkan penduduk kian kesusahan alasannya yaitu harga akan naik.

“Rencana mengoptimalkan kembali PPN yaitu kebijakan yg hendak memperdalam kesusahan masyarakat. Sebab harga banyak sekali jenis barang kebutuhan, menyerupai sabun mandi sampai Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai naik. Padahal kondisi ekonomi penduduk belum juga hinggap di posisi yg baik,” ujar Bareng Warga dalam petisi tersebut.

Bareng Warga mencontohkan ongkos hidup di Jakarta yg tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat. Dia juga menyampaikan peningkatan PPN ini sanggup menghasilkan daya beli penduduk kian merosot.

“Naiknya PPN yang juga akan menghasilkan harga barang ikut naik sungguh mensugesti daya beli. Kita tentu sudah tentu ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli penduduk terus merosot. Kalau PPN selalu dipaksakan naik, tentu daya beli bukan lagi merosot, melainkan menekuni bebas,” katanya.

“Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan peningkatan PPN yg tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka penduduk kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman daring membengkak dan menyebar ke mana-mana,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah menentukan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan 1 Januari 2025. Kebijakan ini tidak berlaku buat seluruh barang dan jasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan PPN jadi 12% utama buat mempertahankan stabilitas perekonomian, proteksi sosial sekaligus mendukung kesibukan Asta Cita Kepala Negara Prabowo Subianto. Hal ini diperlukan sanggup terwujud lewat peningkatan pendapatan negara.

“Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting buat mendorong kesibukan Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik buat kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di kantornya, Jakarta, Senin (16/12).

“Di samping itu juga tentu utama buat banyak sekali kesibukan infrastruktur pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, dan juga kesibukan terkait dengan masakan bergizi,” sambungnya.

Airlangga juga menjamin bahwa kebijakan perpajakan ini menjunjung prinsip keadilan dan bantu-membantu dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Beberapa stimulus pun digelontorkan bagi mendorong daya beli masyarakat, akan dari pembebasan PPN untuk barang keperluan pokok sampai sumbangan UMKM.

Selain itu, Airlangga menyebut peningkatan PPN menjadi 12% tak sepenuhnya diputuskan oleh pemerintah. Dia menerangkan peningkatan PPN ada di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tepatnya UU Nomor 7 tahun 2021.

Airlangga bilang secara lazim dikuasai fraksi di dewan perwakilan rakyat menyepakati legalisasi UU HPP, cuma Fraksi PKS yg menolak. Artinya, PPN sanggup naik juga alasannya merupakan keputusan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Pertama PPN tahun depan kan yang pastikan itu UU, dan UU itu yaitu nyaris seluruh fraksi kecuali PKS, jadi yg pastikan bukan pemerintah kan,” sebut Airlangga di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12).

Lihat Video Menaker soal PPN Naik Makara 12%: Dipastikan Tak Memberatkan Pekerja

[Gambas:Video 20detik]

kenaikan ppnkenaikan ppn 12 persenppn naik 12 persenpetisiHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya