Prancis Ancam Balasan Usai 12 Pejabat Diusir Aljazair

Prancis Aljazair Usir Pejabat, Prancis Ancam Balasan

Prancis Aljazair Usir Pejabat dalam langkah yang memicu ketegangan besar antara kedua negara. Pemerintah Prancis melalui Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot mengecam keras keputusan Aljazair yang memerintahkan 12 pejabat Prancis meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam. Tindakan tersebut disebut Barrot sebagai “tidak dapat diterima” dan mengancam adanya tindakan balasan dari pihak Prancis.

“Jika Aljazair memilih untuk meningkatkan eskalasi, kami akan merespons dengan ketegasan maksimal,” tegas Barrot, Selasa (15/4/2025), dikutip AFP.

Aljazair Usir Pejabat Prancis, Tanggapan Diplomatik Prancis

Langkah pengusiran diumumkan pada Jumat (11/4). Sumber diplomatik menyatakan bahwa dua pejabat yang diusir adalah anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis.

Pengusiran ini diduga terkait dengan penahanan tiga warga negara Aljazair di Prancis. Salah satunya adalah pejabat konsuler. Mereka didakwa atas keterlibatan dalam penculikan influencer asal Aljazair, Amir Boukhors.

Prancis Ancam Balasan, Ketegangan Meningkat Antara Aljazair dan Prancis

Amir Boukhors, atau yang dikenal dengan nama “Amir DZ”, adalah pengkritik pemerintah Aljazair. Ia memiliki lebih dari satu juta pengikut di TikTok. Boukhors telah tinggal di Prancis sejak 2016 dan mendapatkan suaka politik pada 2023.

Pada April 2024, Boukhors diculik di Paris, namun berhasil dibebaskan keesokan harinya. Jaksa Prancis kemudian mendakwa tiga warga Aljazair atas keterlibatan dalam insiden ini.

Aljazair dan Prancis: Sejarah Ketegangan yang Berlanjut

Otoritas Aljazair menuntut agar Boukhors dipulangkan untuk diadili atas tuduhan penipuan dan aksi kriminal terorisme. Aljazair bahkan telah menerbitkan sembilan surat perintah penangkapan internasional terhadap dirinya.

Namun, Prancis menolak permintaan tersebut dengan alasan perlindungan terhadap pengungsi politik. Keputusan ini diduga memicu kemarahan Aljazair dan memperburuk hubungan bilateral kedua negara.

Hubungan Diplomat Aljazair Prancis dan Dampaknya di Eropa

Ketegangan antara Prancis dan Aljazair bukan hal baru. Sejak perang kemerdekaan Aljazair pada 1954-1962, hubungan kedua negara telah dipenuhi dengan masalah politik dan sosial yang mendalam. Aljazair, yang dulu merupakan koloni Prancis, telah lama mengkritik perlakuan Prancis selama masa penjajahan, yang menyebabkan ketegangan berkelanjutan antara keduanya, terutama dalam urusan diplomatik dan politik.

Meskipun hubungan mereka sempat membaik di masa pasca-kemerdekaan, sejumlah insiden—seperti pengusiran diplomatik yang terjadi baru-baru ini—menghidupkan kembali memori kelam masa lalu dan memicu perdebatan tentang kebijakan luar negeri kedua negara. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam hubungan internasional, Prancis sering kali terlibat dalam masalah-masalah besar, termasuk dengan negara-negara bekas koloninya seperti Aljazair.

Pengaruh Ketegangan Ini terhadap Hubungan Eropa

Ketegangan antara Prancis dan Aljazair tentunya akan berdampak pada hubungan Prancis dengan negara-negara di kawasan Eropa. Aljazair merupakan salah satu negara kunci di Afrika Utara yang memiliki pengaruh penting dalam kebijakan migrasi dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun hubungan diplomatik dengan Aljazair menjadi tegang, Prancis tetap memandang negara ini sebagai mitra strategis untuk berbagai isu kawasan, termasuk perdagangan dan stabilitas politik di wilayah Afrika Utara.

Dalam konteks ini, Prancis harus menghadapi dilema antara menjaga hubungan bilateral dengan Aljazair dan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kebijakan luar negeri mereka, khususnya di kawasan Afrika dan Eropa.

Respons Masyarakat dan Dunia Internasional

Kejadian pengusiran 12 pejabat ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat internasional. Beberapa negara Barat, termasuk sekutu dekat Prancis, mengungkapkan kekhawatiran atas tindakan keras Aljazair yang dapat merusak stabilitas diplomatik di kawasan tersebut. Di sisi lain, beberapa negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah menyatakan dukungannya terhadap sikap Aljazair, mengingat ketegangan yang selama ini terjadi dengan negara-negara bekas penjajah mereka.