Foto gambaran peningkatan PPN (Shutterstock) Jakarta – Muncul petisi meminta pemerintah secepatnya membatalkan kenaikan PPN. Petisi ini telah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih. Dilihat , Kamis (19/12/2024), petisi ini dimulai oleh akun atas nama ‘Bareng Warga’. Petisi yg diberi judul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ itu dimulai sejak 19 November 2024. Pukul 09.16 WIB
Foto: Istimewa Banda Aceh – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pembiayaan sektor perbankan bank lazim di Aceh berkembang secara stabil hingga Oktober 2024. Meski demikian, industri jasa keuangan diminta merencanakan seni administrasi untuk mengantisipasi imbas ketidakpastian ekonomi global. Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga, menyebutkan, hingga Oktober 2024, pembiayaan sektor perbankan bank lazim di Provinsi
Ilustrasi UMKM – Foto: Shutterstock Jakarta – Pemerintah Bakal Tambah Porsi Kesempatan UMKM Disabilitas dalam Kesepakatan Kemitraan Pemerintah lewat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Kapital (BKPM) berkomitmen buat mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas dalam kerja-kerja kemitraan bareng perusahaan besar. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani mengaku ingin mengembangkan
Foto: Freepik Jakarta – Kehadiran buah hati memang menenteng kebahagiaan sekaligus tanggung jawab finansial baru. Calon orang renta mesti merencanakan keuangan dengan cermat agar keperluan keluarga tercukupi dengan baik. Menghadapi kelahiran buah hati pasti memerlukan antisipasi ongkos yang tidak sedikit. Mulai dari persalinan, pelengkap dan vitamin, MPASI, baby sitter, imunisasi, perawatan bayi lainnya, sampai planning
Irma Suryani Chaniago (Dok: www.fraksinasdem.org) Jakarta – Anggota Komisi IX dewan perwakilan rakyat Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mendorong pemerintah secepatnya menentukan upah minimum provinsi (UMP). Dia berharap pemerintah sanggup menyepakati peningkatan UMP sesuai hasrat pekerja dan pengusaha. “Menetapkan UMP tahun ini memang tak mudah, di mana ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja, demikian
Foto: Shutterstock Jakarta – Asisten Deputi Pasar Kapital dan Forum Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya menyampaikan, kredit jerih payah rakyat (KUR) lebih fleksibel buat masuk ke semua kebijakan yg ada di pemerintah. Edy bilang, setiap kebijakan pemerintah, khususnya terkait jerih payah mikro, kecil dan menengah
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Rattankun Thongbun) Jakarta – Anggota Komisi X dewan perwakilan rakyat RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Bramanto Suwondo tak sepakat dengan pernyataan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yg menyebut alumni peserta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tak mesti pulang ke Indonesia. Bramanto menyebut para alumni LPDP mesti kembali ke Tanah Air
Menko Perekonomian menerangkan hasil konferensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).Foto: Aulia Damayanti/ Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai berjumpa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Berbagai langkah yg dimaksud Airlangga itu akan dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Transaksi digital perbankan. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Jakarta – Kinerja perekonomian pascapandemi COVID-19 menampilkan pertumbuhan kasatmata yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berkembang 5,11% pada triwulan I -2024 dan diperkirakan ekonomi akan berkembang di atas 5% pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pencapaian yang manis mengingat banyak sekali
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo. (Foto: Nathea Citra/detikBali) Lombok Utara – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kegiatan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini didirikan eksklusif Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena di momen puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Lombok Timur. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo