18 Mei 2025
Fintech

Tahun Ini Ojk Siap-Siap Atur Jual Beli Kripto & Keuangan Derivatif

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tengah) dan Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena (keempat kiri) berfoto bareng  sejumlah pembicara dalam diskusi panel Risk and Governance Summit 2023 di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Forum tahunan bagi para pemangku kepentingan di bidang Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC) berniat membangun komitmen, strategi, dan inisiatif gres dalam mengakselerasi kenaikan efektivitas good governance. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA

Jakarta

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap sejumlah rencana OJK di tahun 2024. Salah satunya, OJK akan mempertahankan proses transisi pelimpahan mandat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Mahendra mengatakan, di tahun 2023 bursa karbon sudah sukses diluncurkan.

“Kalau tahun kemudian kita sudah tuntaskan dengan diluncurkannya bursa karbon. Tahun ini antara lain, kita ingin mempertahankan proses transisi dari yang menjadi mandat di Bappebti terhadap pasar modal untuk keuangan derivatif itu juga dapat berlangsung tanpa hambatan tergolong pengaturan-pengaturan disiapkan,” katanya di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Mahendra mengatakan, ada dua kewenangan yang hendak diserahkan ke OJK yakni terkait dengan keuangan derivatif dan kripto.

“Kalau itu memang Bappebti ada dua yang hendak disampaikan, pertama yang bursa derivatifnya, itu secara pembidangan menjadi tanggung jawab dari kepala direktur pasar modal, derivatif, dan juga acara lain. Tapi jika untuk kripto itu nanti akan dikerjakan oleh kepala direktur yang membidangi industri teknologi sektor keuangan dan tergolong kripto,” terangnya,

Dia mengatakan, pihaknya menanti peraturan pemerintah (PP). Dia mengatakan, PP itu menertibkan waktu transisi pelimpahan kewenangan tersebut.

“Kami masih menanti PP-nya alasannya yakni PP itu akan menentukan tepatnya kapan transisi berlaku. Tapi jika menyaksikan P2SK dilarang lebih lambat dari Januari tahun depan. Makara kami berharap dalam waktu periode itu namun proses transisinya, tergolong kerjasama dengan Bappebti dilaksanakan dengan baik sekali,” terangnya.

Simak Video ‘OJK Blokir 2.760 Rekening yang Fasilitasi Aktivitas Perjudian’:

[Gambas:Video 20detik]

ojkmahendra siregarkriptokeuangan derivatifderivatifbappebti

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video